Blog berbagi ilmu tentang bimbingan dan konseling, pendidikan, tips dan trick, media bk, layanan bk, contoh, pengertian

Senin, 21 Desember 2015

PEMBELIAN DAN LARANGAN DANA BOS 2016

Assalamalaikum wr.wb
Salam Maju Bersama

Jenis Pembelanjaan Dana BOS dan Larangan Dana BOS 2016 - Berikut 13 item pembiayaan pendidikan yang diperbolehkan dibiayai dari dana BOS di tahun 2015/2016 berdasarkan Informasi Kebijakan BOS SD – SMP Tahun 2016, di antaranya sebagai berikut : 
PEMBELIAN DAN LARANGAN DANA BOS 2016
 1. Pengembangan Perpustakaan
  • Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakansekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;
  • Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM;
  • Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online);
  • Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
  • Peningkatan kompetensi pustakawan;
  • Pengembangan database perpustakaan;
  • Pemeliharaan perabot perpustakaan;
  • Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
  • Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah.
2. Kegiatan PPDB
1. Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;
2. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
a. Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
b. Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
  • Bahan habis pakai (ATK);
  • Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
c. Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
d. Honor operator Dapodikdasmen.  Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
  • Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan;
  • Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan);
  • Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;
  • Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  • Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
  • Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
  • Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;
  • Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti;
  • Pembelajaran remedial dan pengayaan;
  • Pemantapan persiapan ujian;
  • Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;
  • Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  • Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
  • Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran,transportasi dan akomodasi);
  • Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.
4. Ulangan dan Ujian 
Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;
Komponen yang dapat dibayarkan adalah:
  • Fotocopy/penggandaan soal;
  • Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
  • Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dantidak dibiayai Pemerintah/Pemda.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
  • Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;
  • Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);
  • Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
  • Pengadaan suku cadang alat kantor;
  • Alat-alat kebersihan dan alat listrik.
6. Langganan Daya dan Jasa
  • Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan);
  • Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem(termasuk pasang baru bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/vouchermobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah;
  • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya).
7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi
  • Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
  • Perbaikan mebeler;
  • Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;
  • Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
  • Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran Honor Bulanan
  • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
  • Tenaga administrasi;
  • Pegawai perpustakaan;
  • Penjaga Sekolah;
  • Petugas satpam;
  • Petugas kebersihan;
  • Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%.Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota.
9. Pengembangan Profesi G/TK
  • Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang mendapat hibah/block grantpengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanyaboleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;
  • Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);
  • Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
  • Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.
10. Membantu Siswa Miskin
  • Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP.Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
11. Pengelolaan Sekolah
  • Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
  • Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
  • Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;
  • Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
  • Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
12. Pembelian dan Perawatan Komputer
  • Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station. Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan SMP 7 unit/tahun;
  • Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun;
  • Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;Membeli/memperbaiki proyektor.  Jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;
    Ketentuan pembelian: 
  • Harus dibeli di toko resmi;
  • Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;
  • Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
13. Biaya Lainnya
  • Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;
  • Mesin ketik;
  • Peralatan UKS dan obat-obatan;
  • Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;
  • Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.
Ketentuan Penggunaan Dana :
  • Prioritas utama adalah untuk kegiatan operasi sekolah;
  • Sekolah yang menerima DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Tapi jika dana BOS tidak cukup, maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain;
  • Transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harusSBU dari Pemda;Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).
Larangan Penggunaan Dana :
  • Disimpan dengan maksud dibungakan;
  • Dipinjamkan kepada pihak lain;
  • Membeli software pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  • Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan perlu biaya besar, seperti studi banding, tur studi dan sejenisnya;
  • Membayar iuran kegiatan, kecuali untuk menanggung biaya keikutserta dalam kegiatan tersebut;
  • Membayar bonus dan transpor rutin guru;
  • Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi, kecuali bagisiswa miskin yang tidak dapat bantuan dari sumber lain;
  • Rehabilitasi sedang dan berat;
  • Membangun gedung/ruangan baru;
  • Membeli LKS dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  • Menanamkan saham;
  • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain secara penuh/wajar;
  • Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, seperti upacara/acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
  • Membiayai kegiatan terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Kemdikbud;
  • Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.
Daftar links, kontak dan informasi resmi BOS Kemdikbud RI :
Alamat web  :  www.bos.kemdikbud.go.id
Telepon  PIH  :   177
SD  :  0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
SMP :  0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
Faksimil  : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
Email  :  bos@kemdikbud.go.id
SMS  :  1771

Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan Peraturan Dana BOS 2016 Tentang Pembelian dan Larangan Dana BOS 2016. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pendidikan melalui sarana dan prasana yang didanai oleh BOS 2016.

Wassalamualaikum wr.wb

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : PEMBELIAN DAN LARANGAN DANA BOS 2016

1 komentar:

  1. INI KISAH NYATA SAYA JADI PNS..!!!!!!!!!

    Bpk AIDU TAUHID.SE.SMi.
    No Hp: 0822-9229-9544.

    3 Kali Gagal di Seleksi CPNS Membuatku Semakin Termotivasi dan Akhirnya Berhasil
    Sampai sekarang PNS adalah profesi yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan orang di Indonesia.
    Terbukti, setiap kali pemerintah membuka pendaftaran CPNS, peserta yang mendaftar selalu membludag.
    Menjadi PNS memang nikmat sekali rasanya. Wajar jika ribuan orang rela berdesak-desakan demi mendapatkan kursi PNS.
    Saya Akan Berbagi Cerita Nyata Dengan Kalian Semua.
    Mohon maaf mengganggu waktu dan rutinitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui KOMENTAR ini dan semoga bermanfaat,
    saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS tahun 2015 yang lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di SD Negeri 1 Semarang, Sudah 13 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 3 kali mengikuti ujian, namun hasilnya nol bahkan saya sempat putus asah, namun teman saya memberikan no tlp Bpk AIDU TAUHID.SE.SMi. beliau selaku (Direktur Pengadaan dan Kepangkatan) BKN PUSAT Jakarta..
    Saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau yang sudah mau membantu saya, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa,Hubungi Bpk AIDU TAUHID.SE.SMi. No Hp Beliau: 0822-9229-9544.
    Siapa tahu Beliau masih bisa membantu anda untuk mewujudkan impian anda menjadi PNS.
    Sedikit Tambahan Bahwa tanggal 05 Desember 2015 kemarin saya melakukan komunikasi pembiciraan kepada beliau untuk bisa meluluskan adik saya sebagai CPNS ke PNS.
    Memang Pemerintahan Sudah mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Selama 5 Tahun & Masalah Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Bpk AIDU TAUHID.SE.SMi. Beliau Hanya menyampaikan kepada saya selama kita masih berusaha maka di situ pasti ada jalan.,wassalam

    BalasHapus

Jika ada pertanyaan tentang seputar artikel yang dibaca silahkan anda bertanya dan berkomentar disini